Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Tunjangan dan Kelas Jabatannya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Instansi Pembina : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Klasifikasi/rumpun jabatan : Ilmu Hayat.
Tanggal ditetapkan : 26 September 2017
Tanggal diundangkan : 11 Oktober 2017
Tanggal mulai berlaku : 11 Oktober 2017
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Tunjangan dan Kelas Jabatannya

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. 10. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengawasan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan pasir laut, tindak lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem pengawasan.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan adalah Pengawas Perikanan yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengawasan perikanan.

Pengawas Perikanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Perikanan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan perikanan.

Kedudukan, Kategori dan Jenjang Jabatan

Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana;
c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
d. Pengawas Perikanan Penyelia.

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yaitu melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a ) unsur utama; dan b) unsur penunjang.

Unsur Utama terdiri atas: a) pendidikan; b) pengawasan perikanan; dan c) pengembangan profesi.

Sub unsur dari unsur utama terdiri atas:

Pendidikan, meliputi:

pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
diklat Prajabatan;

Pengawasan perikanan, meliputi:

persiapan pengawasan;
pengawasan usaha penangkapan ikan;
pengawasan usaha pembudidayaan ikan;
pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
pengawasan pencemaran perairan;
pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
pengawasan Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut;
tindak lanjut hasil pengawasan;
analisis dan evaluasi hasil pengawasan; dan
pengembangan sistem pengawasan perikanan;

Pengembangan profesi, meliputi:

pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan;
penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang pengawasan perikanan; dan
penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan.

Unsur Penunjang, terdiri atas:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengawasan perikanan;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan perikanan;
c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya

Target Angka Kredit

Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
5 (lima) untuk Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana;
12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Penyelia.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya/ Madya; dan
50 (lima puluh) untuk Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Penetapan Kebutuhan

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a) jumlah usaha penangkapan ikan; b) jumlah kapal perikanan; c) jumlah pembudidaya; d) luas areal budidaya; e) jumlah unit pengolahan ikan; f) jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR); g) jumlah sentra produksi; h) jumlah pelabuhan perikanan; i) intensitas kegiatan; j) obyek pengawasan; dan k) letak geografis UPT/satwas SDK.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini ( Pasal 49 ).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) yang mengatur tentang pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan mutu hasil perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini (Pasal 52).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) yang mengatur tentang pengawasan perikanan bidang penaatan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 53).

Kelas Jabatan

Mengacu kepada informasi dari Kamus Kelas Jabatan pada laman Sikejab.bkn.go.id, Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: